Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan: Demokrasi Kita, Demokrasi Mereka

Helio. Sila keempat. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan: Demokrasi Kita, Demokrasi Mereka.

Demokrasi merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sekadar sistem politik, melainkan juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai luhur yang tertuang dalam Pancasila, terutama sila keempat: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Artikel ini akan membahas secara mendalam konsep demokrasi yang diusung oleh Pancasila, serta membandingkannya dengan model demokrasi di negara lain, guna memahami keunikan dan kelebihan dari demokrasi kita.

Pengertian dan Esensi Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam sila keempat, terkandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah dan perwakilan. Demokrasi ini mengutamakan keputusan yang diambil berdasarkan hikmat kebijaksanaan, yakni keputusan yang mempertimbangkan kepentingan bersama dan dilakukan melalui proses yang mengedepankan dialog serta musyawarah.

Esensi dari demokrasi Pancasila adalah kebersamaan dan keadilan sosial, di mana setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagian golongan. Musyawarah menjadi sarana utama dalam pengambilan keputusan, yang berarti bahwa dalam setiap perdebatan dan diskusi, kepentingan umum harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Demokrasi Pancasila vs. Demokrasi Liberal

Untuk memahami keunikan demokrasi Pancasila, penting untuk membandingkannya dengan model demokrasi lain, seperti demokrasi liberal yang banyak dianut oleh negara-negara Barat. Demokrasi liberal menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan. Dalam model ini, keputusan sering kali diambil melalui pemungutan suara (voting) yang sederhana, di mana mayoritas menentukan arah kebijakan.

Berbeda dengan demokrasi liberal, demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah mufakat. Meskipun dalam prakteknya pemungutan suara bisa dilakukan, namun idealnya keputusan diambil melalui konsensus yang melibatkan seluruh pihak. Demokrasi Pancasila juga lebih mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memperhatikan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Tantangan dalam Implementasi Demokrasi Pancasila

Meskipun demokrasi Pancasila memiliki keunggulan dalam hal musyawarah dan kebijaksanaan, implementasinya tidak selalu mudah. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjaga agar proses musyawarah tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks politik praktis, sering kali terjadi distorsi di mana musyawarah hanya menjadi formalitas, dan keputusan diambil oleh elite politik tanpa melibatkan partisipasi rakyat secara langsung.

Selain itu, dalam era globalisasi dan digitalisasi, demokrasi Pancasila juga dihadapkan pada tantangan bagaimana mengakomodasi kebebasan individu yang semakin kuat. Media sosial, misalnya, telah menjadi platform di mana opini publik terbentuk dan berkembang dengan cepat, sering kali tanpa melalui proses musyawarah yang bijaksana. Hal ini dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat, yang bertentangan dengan semangat persatuan yang diusung oleh Pancasila.

Refleksi dan Pembelajaran dari Demokrasi Negara Lain

Melihat model demokrasi di negara lain dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Misalnya, di negara-negara Skandinavia, demokrasi dijalankan dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik yang tinggi. Meskipun menggunakan model demokrasi liberal, mereka berhasil menciptakan sistem yang inklusif dan adil melalui regulasi yang ketat dan partisipasi yang luas dari masyarakat.

Sementara itu, di beberapa negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, demokrasi juga berjalan dengan baik, meskipun ada pengaruh kuat dari budaya kolektif yang mirip dengan semangat musyawarah Pancasila. Mereka menunjukkan bahwa demokrasi tidak harus selalu identik dengan individualisme, melainkan dapat disesuaikan dengan konteks budaya masing-masing negara.

Kesimpulan

Demokrasi Pancasila, dengan segala keunikan dan kekuatannya, adalah model demokrasi yang harus terus dijaga dan diperkuat. Meski tantangan besar tetap ada, terutama dalam menghadapi dinamika global dan perkembangan teknologi, prinsip-prinsip musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sosial harus tetap menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan belajar dari praktik demokrasi di negara lain dan tetap setia pada nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat mengembangkan model demokrasi yang tidak hanya adil dan inklusif, tetapi juga sesuai dengan jati diri bangsa.